Audiens dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Nelson: Utamakan Para Honorer! | news.dailypost.id

Menu

Mode Gelap
Admin Desak IBF Laporkan Rahmat Ambo, Iskandar Manggopa: Semua Berproses! TKA Asal China Diduga Aniaya Pekerja Lokal di PLTMH Poduwoma Suwawa Timur Polres Bonebol Amankan 3 Orang Pelaku Pemerkosaan dan Penganiayaan Diduga Hanya Karena Warisan, Adik Di Batudaa Tebas Kakak Hingga Tewas Bonebol Miliki Alat Uji Statis Kendaraan Pertama di Provinsi Gorontalo

Kesehatan · 3 Des 2021 17:11 WIB ·

Audiens dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Nelson: Utamakan Para Honorer!


 Audiens dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Nelson: Utamakan Para Honorer! Perbesar

DAILYPOST.ID, Kabupaten Gorontalo – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menerima audiens Ketua BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Hendra Elvian di Kantor Bupati Gorontalo, Jumat (3/12/2021).

Audiens dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Gorontalo sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.

Di kesempatan itu, Bupati Nelson menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya jaminan kesehatan bagi tenaga kerja di Lingkungan Pemkab Gorontalo, dalam hal ini para honorer.

Bupati Nelson mengharapkan, tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gorontalo bisa terkafer dalam BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemerintah.

“Kalau ASN kan gaji mereka tinggi, jadi bisa mendaftar dalam BPJS mandiri. Begitu juga dengan tenaga kontrak seperti PPPK dan tenaga kontrak di desa yang gajinya sudah standar. Nah, yang harus kita perhatikan saat ini adalah mereka para honorer yang gajinya masih rendah. Para honorer yang (berjumlah-red) dua ribuan itulah yang perlu kita backup lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang dibiayai pemerintah adalah mereka para honorer dengan gaji di bawah standar,” jelas Nelson.

Baca Juga:   Pupuk, Bibit hingga Jaringan Seluler Diaspirasikan pada Reses Arifin Jakani

Meski begitu, lanjut Nelson, kebijakan yang akan diambil nantinya harus disesuaikan dengan regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan.

“Ya, ini perlu! Supaya kedepannya bisa kita sesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Jika honorernya punya SK Bupati maka (iuran BPJS Ketenagakerjaannya-red) wajib kita anggarkan,” tukasnya.

“Jadi tidak perlu lagi surat edaran ke OPD-OPD karena ini langsung kita anggarkan. Makanya, yang perlu diperjelas saat ini adalah legitimasi dan datanya. Untuk menyinkronkan data ini maka diperulkan peran BKD dan BPJS,” sambung Nelson. (daily02)

Gunakan akun FB untuk Berkomentar
Artikel ini telah dibaca 27 kali

Baca Lainnya

BPJAMSOSTEK Siap Emban Tugas Mulia Demi Kesejahteraan Pekerja di Seluruh Indonesia

4 Februari 2022 - 20:38 WIB

IMG-20220204-WA0064-77a02f96

Ketua KPU Kota Gorontalo Jalani Vaksinasi Booster

3 Februari 2022 - 16:13 WIB

Ketua KPU Kota Gorontalo Jalani Vaksinasi Booster

Waspada! Covid19 Varian Omicron Mulai Masuk Gorontalo

28 Januari 2022 - 21:30 WIB

Provinsi Gorontalo Alami Kasus Pertama Varian Omicron

28 Januari 2022 - 20:53 WIB

Luruskan Isu Beredar, Zubair: Tak Ada Siswa yang Dilarang Sekolah

24 Januari 2022 - 19:45 WIB

Zubair Pomalingo

Roni Sampir: Tidak Ada Pemaksaan dalam Vaksinasi

24 Januari 2022 - 18:34 WIB

IMG-20220124-WA0018-09e5c48e
Trending di Kabupaten Gorontalo